Sabtu, 18 Mei 2024
HEADLINE NEWS

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang Hari,

Batanghari-Guna untuk mengetahui kendala transportasi, dari dampak angkutan batu bara. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang Hari, Jambi. Kamis kemarin, (19/01/2023).

Rombongan Komisi V DPR RI yang diketuai oleh Andi Iwan Darmawan Aras, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini berangkat dari Jakarta sekitar pukul 09.55 WIB, tiba di bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi, sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah Itu menuju Kabupaten Batanghari.Tujuan kunjungan kerja tim ini, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dari DPR RI, terhadap ruas jalan nasional di Kabupaten Batang Hari, yang dikhabarkan mengalami rusak parah, akibat mobil pengangkut batubara yang melebihi tonase, dan menimbulkan dampak pada aktivitas masyarakat pengguna jalan,” kata Andi Iwan.

Setibanya di Kabupaten Batanghari, tim yang diketuai Andi Iwan Darmawan Aras, bersama Direktur Pembangunan Jalan, dari Ditjen Bina Marga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satrio Sugeng Prayitno, bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Ibnu Kurniawan, meninjau pada beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan.

Setelah meninjau lokasi jalan itu, Andi Iwan, Satrio Sugeng Prayitno, Ibnu Kurniawan, dan pihak dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengadakan pertemuan di Aula Rumah Dinas Bupati Kabupaten Batanghari, untuk memaparkan hasil penelitian dari kunjungan kernya di lapangan.Dalam pertemuan di rumah dinas itu, turut hadir Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Wakil Bupati. Bakhtiar, Wakil Gubernur Jambi. Abdullah Sani, dan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Direktur Pembangunan Jalan, Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR. Satrio Sugeng Prayitno memaparkan.

Satrio Sugeng, dalam penjelasannya mengatakan. “ Jumlah jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi, sepanjang 1.318 Km, terbagi dalam tiga bagian, 1. Sp. Tembesi – Sp. Niam – Tebo – Muara Bungo Sepanjang 167,8 Km, 2. Sarolangun – Bangko – Muara Bungo – Batas Provinsi Sumatera Barat Sepanjang 212,1 Km, 3. Sarolangun – Sp. tembesi – Muara Bulian – Kota Jambi – Pelabuhan Talang Duku Sepanjang 223,3 Km.

“ Dari jumlah panjang jalan 1.318 Km itu, 603 Km diantaranya mengalami kerusakan, dampak dari angkutan batubara tersebut. Penyebab kerusakan jalan itu, akibat Over Dimension dan Over Loading (ODOL), karena tingginya volume tonase. Akibat ODOL, kerusakan jalan terjadi, karena amblasnya tanah. Sedangkan penyempitan badan jalan terjadi, karena adanya parkir kendaraan dibahu jalan,” jelas Satrio Sugeng.

Menurut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi. Ibnu Kurniawan. Berdasarkan hasil survei Lalu lintas harian rata – rata (LHR) pada Tahun 2020 – 2022. Di Provinsi Jambi, terjadi Kenaikan Jumlah Kendaraan mencapai 197,85 %. Ibnu juga menyampaikan, kondisi Jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi, hingga akhir tahun 2022 mencapai 86,99% atau 1.142,69 Km. Dalam semester II, tahun 2023 akan naik mencapai 88,71% (1.165,17 Km).

Direktur Pembangunan Jalan. Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR. Satrio Sugeng Prastyo, menjelaskan. Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Jambi, masih terdapat backlog (Jaminan simpanan) anggaran kegiatan untuk memperbaiki jalan (preservasi). Tersimpan anggaran ( backlog) sebesar Rp.1,2 Triliun, hanya tersedia Rp 440 miliar untuk alokasi perbaikan jalan di ruas Sorolangun – Talangduku dari kebutuhan dana Rp.533 miliar, hanya tersedia Rp.85 miliar.

Direktur pembangunan jalan. Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR. Satrio Sugeng Prasetyo, menegaskan. “ Secara keseluruhan, dana yang tersedia untuk perbaikan kerusakan jalan di Jambi, tahun anggaran 2023 sebesar Rp 440 miliar. Namun, untuk perbaikan jalan yang telah kita kunjungi tadi, di Kabupaten Batanghari. Hanya Rp 85 miliar. Termasuk pemeliharaan rutin, jalan lainnya.

Dalam acara pemaparan di Aula Rumah Dinas Bupati Batanghari itu, Komisi V DPR RI. Andi Iwan Darmawan Aras, mempertanyakan. “ Kita menginvestasikan APBN yang begitu besar, untuk perbaikan jalan nasional di Kabupaten Batanghari yang rusak. Lalu apa yang diberikan oleh perusahaan Tambang Batubara kepada masyarakat, yang dinilai tidak sebanding dengan dana yang dialokasikan ?,” kata Andi Iwan.

Untuk itu, Andi Iwan meminta kepada pihak yang berkompoten. Agar memberlakukan pembatasan jumlah armada yang bisa diaktifkan, dalam kegiatan pengangkutan batubara di Jambi, sesuai dengan volume jalan yang ada. Regulasi ini memang perlu diterapkan, guna mengatasi masalah overload muatan, jelas Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu.

Kalau pengusaha Tambang Batubara itu tidak mau mengikuti regulasi yang ada, dan masih membandel, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, mendesak Gubernur Jambi, maupun Bupati Batanghari untuk menutup pertambangan Batubara tersebut. “ Efek kesejahteraannya seperti apa terhadap masyarakat kita? Dan justru lebih banyak mudaratnya,” kata Andi Iwan.Bupati Batanghari. Muhammad Fadhil Arief, dalam pertemuan itu juga mengatakan dan menjelaskan. “ Ruas jalan Bulian-Tembesi sepanjang 17 kilometer, sering terjadi kemacetan, sehingga untuk mencapai tujuan memakan waktu delapan jam. Padahal, normalnya Bulian-Tembesi hanya memerlukan waktu tempuh 30 menit,” kata Bupati.

” Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Pemkab Batanghari belum menemukan formula yang efektif, untuk dapat mengurai kemacetan di ruas jalan Bulian Tembesi, khususnya pada saat malam hari. Apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus, tentu akan meningkatkan biaya yang cukup besar dikeluarkan masyarakat, atas transportasi di wilayah Kabupaten Batanghari,” kata Bupati Muhammad Fadhil Arief.

Untuk itu, Bupati Batanghari. Muhammad Fadhil Arief, meminta pencerahan kepada anggota komisi V DPR RI, atas permasalahan yang saat ini tengah dihadapi, terkait jalur transportasi, demi meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi, dan Kabupaten Batanghari, khususnya.

Bupati Fadhil Arief menyatakan rasa keyakinannya, dengan kedatangan Komisi V DPR RI akan memberikan solusi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jambi, khusunya di Kabupaten Batanghari. Terutama dalam mengatasi masalah angkutan batubara, yang dianggap mengganggu arus transportasi pengguna jalan lainnya.

“ Jalan nasional Batanghari, merupakan pusat pertemuan arus lalu lintas barang dan orang, dari Provinsi Jambi, maupun antara Sumatra Barat dan Sumatra Selatan. Pada saat jam – jam sibuk, ruas jalan tersebut akan terjadi kemacetan, karena banyaknya truk angkutan batubara, yang berlalu lalang dijalan tersebut,” kata Bupati Batanghari Fadhil Arief.

Bupati Batanghari. Muhammad Fadhil Arief, di hadapan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, dan Anggota DPR RI Dapil Jambi. H Bakri, mengucapkan terima kasih, atas kunjungan tim tersebut ke Kabupaten Batanghari. Karena rombongan dapat melihat langsung, keadaan fisik jalan yang ada di Kabupaten Batanghari.

” Kami sangat bersyukur, Bapak – Ibu anggota DPR RI komisi V bisa berkunjung ke Kabupaten Batang Hari, dan keadaan jalan yang rusak di Kabupaten ini, pasti dibahas di Komisi V,” kata Bupati Fadhil Arief, lebih jauh mengatakan. Sebagai Pemerintah Kabupaten, kami ada batasan kewenangan yang tidak bisa berbuat banyak, khususnya masalah Jalan Nasional, katanya.

Sebelum mengakhiri ucapannya, dalam pertemuan itu. Bupati Fadhil Arief mengatakan bahwa. ” Ada satu ruas jalan yang tidak bisa dihindari apabila melintas dari wilayah timur ke wilayah barat Provinsi Jambi atau juga melintas dari jalan lintas tengah sumatera menuju jalan lintas timur sumatera, ruas jalannya yakni bulian tembesi, keadaannya rusak farah,” ungkapnya Fadhil Arief.(Noval)



Baca Juga