Rabu, 22 Mei 2024
TOP NEWS

PERLUNYA REFORMASI AGRARIA DALAM MENJAMIN PEMERATAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SECARA MENYELURUH KHUSUSNYA KOTA JAMBI

Jambi-Perkebunan dan pertanian adalah salah satu yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan sehingga peningkatan komoditas pertaniaan dan perkebunan amat perlu dilakukan.

Konflik agraria dan sengketa tanah menjadi salah satu gesekan yang menggangu efetifivitas kehidupan perkebunan dan pertaniaan.

Setidaknya ada dua pemicu komplik agraria, pertama kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait atas pandangan atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah.

kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang akhirmya berujung pada komplik.
Sektor yang paling mendominasi konflik agraria yaitu sektor perkebunan yang merupakan 67% adalah komoditas sawit yang menunjukkan ekspansi di wilayah Indonesia itu sudah meluas.

Reformasi Agaria merupakan salah satu program prioritas Nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi.

Menilik sebelumya pada UU Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: Pertama, menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, kedua, Menyelesaikan konflik agrari, dan ketiga menyejahterakan rakyat setelah reformasi agraria dijalankan.

Reformasi agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pangan Nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi ,negara, dan tanah milik umum yang pemamfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Provinsi Jambi salah satu daerah yang memiliki konflik agraria yaitu antara masyarakat dengan perusahaan, yang sampai saat ini belum menemukan titik terang, setidaknya dari berbagai desa atau kabupaten dari provinsi jambi pernah datang ke Jakarta untuk memperjuangkan Hak-hak masyarakat jambi yang terkait dengan konflik agraria antaraperusahaan dan masyarakat.

Seharusnya negara lebih fokus lagi untuk menyelesaikan proses konflik agraria ini karena proses penyelesaian konflik agraria adalah bentuk tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga Negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ditulis oleh : Elsa Monika Pandiangan (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unja Juga Anggota GMNI Jambi)

(edt)



Baca Juga