Sabtu, 18 Mei 2024
TOP NEWS

PETI butuh Solusi dan Regulasi

Jambi – Sudah beberapa kali ganti Kapolda dan Kapolres di Provinsi Jambi. Tapi tidak bisa memberantas PETI.
Program Kapolda dan Kapolres dalam memberantas PETI dari dahulu adalah Penindakan Hukum, tapi faktanya PETI tetap masih ada. Berarti itu membuktikan penindakan hukum tidak efektif atau bukan solusi untuk memberantas PETI.

Kenapa bisa begitu???
PETI adalah kebutuhan masyarakat dalam memenuhi perekonomian keluarganya.

Selama ini APH dan Pemprov maupun Pemkab dalam memberantas PETI hanya melakukan upaya penindakan hukum tanpa ada SOLUSI pengganti mata pencaharian para pelaku PETI tersebut.

Selama ini APH, Pemprov dan Pemkab sebelum melakukan upaya penindakan hukum tidak pernah mengadakan dialog atau diskusi dengan para pelaku PETI.

Rapat FORKOPIMDA terkait Pemberantasan dan Penanggulangan PETI selama ini tidak pernah mengundang para pelaku PETI.

Menurut saya PETI adalah kegiatan yg belum lengkap administrasi, yaitu belum memiliki izin dan tidak bayar pajak. PETI bukan suatu kegiatan kriminal seperti maling, merampok atau bunuh orang.

Dalam amanah UU Minerba pasal 24 jelas berbunyi “Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”.
WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).

Berdasarkan pasal 24 tersebut jelas upaya yg harus dilakukan Pemerintah adalah segera menetapkan WPR, bukan mendorong APH melakukan upaya penindakan hukum.

Bagaimana caranya???
Pemerintah Kabupaten segera data para pelaku PETI, jadikan mereka kelompok2 atau koperasi2 sebagai badan hukumnya di lokasi masing2 mereka melakukan kegiatan. Dan segera usulkan WPR dilokasi2 tempat masyarakat melakukan kegiatan PETI.

Kenapa harus dibuat kelompok atau koperasi???
Biar ada pengurus yg bertanggung jawab dalam kegiatan PETI tersebut. bukan liar seperti saat ini.
Jadi Pemkab mudah untuk mengatur terkait reklamasi paksa tambang, larangan penggunaan mercury dll. Tinggal komunikasi sama pengurus kelompok atau koperasinya agar tertib menjelang proses WPR dan IPR.

Pemerintah Provinsi berdasarkan PP 96 dan Perpres 55 tentang Minerba segera buat regulasi juknis mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

APH sosialisasikan terkait kamtibmas, agar tidak terjadi tindakan kriminal dilokasi PETI. contoh : tauran masalah rebutan lokasi tambang dan agar mengutamakan keselamatan kerja.

Jadi kesimpulannya adalah sebelum melakukan upaya penindakan hukum, harus mengutamakan upaya law administrasi.

Hal ini semua hanya bisa ditempuh dengan cara PEMBINAAN BUKAN PENINDAKAN HUKUM.

Semoga pendapat saya ini dipahami oleh teman2 Pemprov, Pemkab dan APH.

SALAM TAMBANG!!!
Tambang Rakyat Legal, Ramah Lingkungan, Berkelanjutan dan PAD Menambah.

Afriyansyah

Staf Khusus APRI RI



Baca Juga